Cerp-lechapus.net, JOGJA—Target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 0% bakal disokong oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Kantor Cabang Utama Yogyakarta BPJS Ketenagakerjaan Rudi Susanto mengatakan BPJamsostek siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan di setiap kalurahan di DIY.
Hal itu, kata Rudi, bertujuan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan hingga nol persen. “Kami siap berkolaborasi untuk ikut menurunkan angka kemiskinan,” kata Rudi di sela-sela sosialisasi bertema “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Desa, Sebagai Upaya Percepatan SDGs Desa di Provinsi DIY” melalui siaran pernya, Jumat (10/5/2024).
BACA JUGA: Ini 4 Kunci Keberhasilan Pemkab Sleman Atasi Masalah Kemiskinan dan Stunting
Kegiatan yang digelar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama, Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta itu juga diikuti oleh pemangku kepentingan mulai dari DPMD Kab Kota se DIY, dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov DIY.
Selain Rudi Susanto, hadir dalam acara ini, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan dana Desa Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Luthfy Latief.
Rudi mengatakan, melalui kegiatan ini seluruh peserta yang hadir diharapkan dapat berkolaborasi bersama untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada pekerja desa, sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan pada seluruh elemen masyarakat khususnya masyakarat desa di wilayah DIY.
Luthfy Latief menyampaikan, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dari Program SDGs Desa. Pada program tersebut, nomor satu adalah desa tanpa kemiskinan. Selain target kemiskinan di kalurahan mencapai 0%, desa juga harus memiliki prosentase kepesertaan program SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan yang mencapai 100%.
“Dengan adanya lapangan kerja dan diberikannya perlindungan ketenagakerjaan untuk pekerja desa, maka perputaran ekonomi akan terus ada. Setiap pekerja akan bekerja lebih maksimal, karena mereka nyaman dan tenang dalam bekerja. Semua risiko yang mungkin muncul karena aktivitas pekerjaanya, akan ditanggung penuh oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” kata Luthfy.
Pada kesempatan ini, juga dibahas mengenai kebijakan pemanfaatan dana desa, untuk mendukung program SDGs dalam menghapus kemiskinan.
Asisten Deputi Kepesertaan Institusi, Arie Fianto Syofian menambahkan, pihaknya juga mendukung penuh kementerian desa, dalam upaya menghapus kemiskinan di seluruh desa khususnya di wilayah Yogyakarta.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melindungi warga negara khususnya masyarakat pekerja. Dengan besarnya manfaat yang dapat diterima oleh pekerja, hal ini seharusnya tidak lagi menjadi isu dalam berkolaborasi melindungi pekerja-pekerja desa, yang rata-rata merupakan pekerja yang rentan terhadap risiko sosial.
“Semoga dengan telah dilaksanakannya kegiatan ini, seluruh pekerja di desa-desa wilayah Yogyakarta mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), maupun Jaminan Hari Tua (JHT). Sehingga pada gilirannya, dapat meningkatkan kemandirian desa masing-masing,” imbuh Rudi.
Bersamaan dengan kegiatan ini, BPJamsostek, secara simbolis menyerahkan santunan untuk peserta dan keluarganya. Santunan yang diberikan meliputi santunan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan manfaat tambahan berupa Beasiswa.
Santunan diserahkan untuk ahli waris Mambramo Fitri Handaru Mashur dan pemerintah Desa Ngestiharjo Bantul. Adapun total nilai santunan yang diserhkan sebesar Rp 128.087.927. Terdiri dari Santunan JKM senilai Rp 42 juta, kemudian Santunan JHT Rp 8.708.070, Santunan JP Rp 4.722.000 per tahun, dan beasiswa untuk 1 orang anak senilai Rp 74 juta. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
