SLEMAN—Pemkab Sleman berkomitmen untuk menyukseskan serta mendukung Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang digelar secara serentak pada Juni 2024 ini di seluruh Indonesia.
“Hal ini merupakan tindak lanjut kami atas arahan Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 19 Maret 2024 tentang Evaluasi Penanganan Stunting,” kata Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Rabu (12/6/2024).
Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting bertujuan meningkatkan cakupan kunjungan sasaran ibu hamil, anak balita dan calon pengantin (catin) untuk datang ke posyandu dan mendeteksi dini masalah gizi melalui pengukuran antropometri, dilanjutkan pemberian edukasi pencegahan stunting dan melakukan tindakan intervensi segera pada sasaran bermasalah gizi yang telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan di puskesmas.
“Untuk mendukung layanan posyandu yang ada di Kabupaten Sleman, Pemkab Sleman melalui Dinas Kesahatan [Dinkes] Kabupaten Sleman juga menyalurkan bantuan alat Antropometri Kit kepada 1.535 posyandu yang berada wilayah Kabupaten Sleman sejak 22 Desember 2023,” ujarnya.
Antropometri Kit ini merupakan alat pengukur pertumbuhan tubuh bayi atau balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak. Selanjutnya, demi optimalisasi layanan posyandu, Pemkab Sleman juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap kapanewon se-Kabupaten Sleman.
Pemkab Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman juga membagikan PMT Telur dan Beras Fortifikasi yang bersumber dari DID Kemenkeu atas Capaian Kinerja Stunting.
Pembagian telur fungsional tahap pertama diberikan kepada 844 anak balita risiko stunting selama dua bulan di Kapanewon Ngemplak, Turi, dan Moyudan. Beras fortifikasi diberikan kepada 3.000 ibu hamil berisiko stunting yang tersebar di 17 Kapanewon.
Telur fungsional tahap kedua diberikan kepada 844 keluarga berisiko di Pakem dan Seyegan. “Dampak telur fungsional telah memberikan rata-rata kenaikan berat badan pada anak balita 2,36 kg bagi anak balita yang bermasalah,” katanya.
Intervensi serentak pencegahan stunting di Sleman perlu dilakukan sesuai target RPJMN 2020-2024 yakni penurunan prevalensi stunting pada anak dibawah usia dua tahun menjadi 14%. Meski menurun, prevalensi stunting pada anak balita di Indonesia penurunannya masih jauh dari harapan.
Berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sebesar 24.4% turun menjadi 21,6% (SSGI, 2022) dan 21,5% (Survei Kesehatan Indonesia 2023). “Prevalensi stunting di Sleman juga turun, yakni dari angka 15 persen [berdasarkan data SSGI 2022] menjadi 12,4 persen [Survei Kesehatan Indonesia 2023],” kata Danang.
Tren penurunan ini sejalan dengan hasil pemantauan status gizi melalui e-PPBGM pada 2023, yaitu prevalensi stunting mencapai 4,51%, turun 2,38% dibandingkan 2022 sebesar 6,89%.
Danang menyatakan Pemkab Sleman tetap berkomitmen untuk terus menekan kasus stunting untuk wujudkan generasi berkualitas, mewujudkan Indonesia emas 2045 dengan berbagai upaya terutama penanganan kelompok berisiko dan rentan.
“Pemkab Sleman berhasil menurunkan persentase stunting dari 15 persen pada 2022 menjadi 12,4 persen pada 2023 [Survei Kesehatan Indonesia/SKI]. Angka ini merupakan yang terbaik se-DIY, dan melampaui target SKI yakni 14 persen pada 2024,” kata Danang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
