Cerp-lechapus.net, BANTUL–DPRD Bantul mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat untuk mengantisipasi penolakan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPST) yang akan dibangun.
Sebelumnya warga Sitimulyo, Piyungan menolak pendirian TPS Sementara di Puncak Bucu. Akibat penolakan tersebut proyek tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Sementara Pemkab Bantul pada pertengahan-akhir Juli 2024 kembali membuang sampah ke TPA Piyungan dengan kapasitas maksimal 1000 ton.
Komisi A DPRD Bantul dari Fraksi PKS, Sigit Nursyam Priyanto menilai penolakan warga terhadap pembangunan TPS Sementara tersebut tersebut terkesan wajar.
Dia menilai penolakan warga tersebut sebagai bentuk trauma warga terhadap pengolahan sampah yang dilakukan Pemkab Bantul selama ini.
“Kami memaklumi ada penolakan dari warga. Butuh waktu, [pemahaman warga] pelan pelan agar sampai ke sana,” ujarnya, Senin (29/7/2024).
Menurutnya, penerapan teknologi pengolahan sampah yang akan diusung pemerintah saat ini tidak serta merta dapat dipahami masyarakat secara cepat. Sehingga menurutnya, pemerintah perlu menggelar diskusi untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan TPS Sementara tersebut.
BACA JUGA: Pakar UGM Soroti Keputusan Muhammadiyah Mengelola Tambang
“Penerapan [pengolahan sampah dengan] TPS3R masyarakat tidak langsung memahami. Masyarakat tidak perlu dipaksa tidak menolak. Ada duduk bareng antar kedua belah pihak, kekhawatiran dan harapan masyarakat seperti apa. Pemerintah harus melakukan sosialisasi,” ujarnya.
Dia pun mendorong agar masyarakat sekitar TPS dapat dilibatkan dalam pengolahan sampah yang ada disana.
Dengan begitu, menurutnya, masyarakat juga turut menikmati manfaat ekonomi dari pengolahan sampah di sana.
“Tadi kami sampaikan masyarakat terdampak langsung memang harus ada fasilitasi khusus. Misal di TPS yang baru konon kabarnya menerapkan teknologi yang maju. Masyarakat yang terdampak langsung, perwakilannya [perlu] melihat lokasi mana best practise mana yang sudah menerapkan TPS3R yang baik,” katanya.
Lurah Srimulyo, Wajiran mengaku belum ada informasi dari Pemkab terkait kelanjutan rencana pembangunan TPS Sementara di Puncak Bucu.
“Belum ada info melanjutkan. Keputusan rapat masih lanjut,” ujarnya.
Dia menuturkan pembangunan TPS Sementara di Puncak Bucu dihentikan setelah ada penolakan dari warga Sitimulyo.
Menurutnya, Pemkab Bantul belum memberikan informasi terkait pembatalan rencana pembangunan TPS Sementara Puncak Bucu, meski begitu menurutnya Pemkab Bantul pun belum memberikan informasi terkait dengan rencana pembangunan tersebut akan dilakukan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi belum bisa dihubungi terkait rencana pembangunan TPS Sementara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
