Cerp-lechapus.net, JOGJA—DPC PDIP Kota Jogja menggelar serasehan peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor PDIP Jalan Sidobali, Muja Muju Umbulharjo Kota Jogja, Sabtu (1/5/2024) malam. Dalam kesempatan itu Ketua DPC Kota Jogja Eko Suwanto menyinggung soal pelanggaran etik dalam proses Pemilu 2024 yang dinilainya bertentangan dengan Pancasila.
Pelanggaran etik yang dimaksud Eko adalah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres cawapres yang melahirkan putusan MKMK terkait pelanggaran etik yang berujung pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK sebelum Pemilu. Selain itu KPU yang mendapatkan sanksi teguran keras dan terakhir sebanyak empat kali.
BACA JUGA : Daftar di 4 Partai, Begini Alasan Anggota DPR RI Sukamto Maju di Pilkada Sleman
“Pelanggaran etik ini kan termasuk tidak sesuai dengan Pancasila, termasuk teguran ke KPU itu sangat memprihatinkan terhadap pembangunan demokrasi kita dan mobilisasi bansos untuk kepentingan tertentu. Permasalahan ini jangan sampai terjadi lagi,” kata Eko yang juga anggota DPRD DIY tersebut.
Eko kembali mengingatkan hal tersebut dengan harapan peristiwa yang dinilainya tidak sejalan dengan nilai Pancasila tersebut tidak terjadi lagi pada gelaran Pilkada 2024 yang saat ini sedang berproses. Selain itu aparat penegak hukum harus berdiri kokoh, netral dan tidak terlibat dalam pemenangan paslon tertentu di masa Pilkada mendatang.
Ia menolak segala bentuk campur tangan negara dalam berdemokrasi. Negara cukup memfasilitasi KPU dalam penyelengaraannya. “Kami mendorong agar aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggaran, partai politik dan masyarakat, sama-sama mengembalikan Pancasila sebagai pedoman dalam kita berdemokrasi. Kami berharap pelanggaran etik dan semacam teguran ke KPU ini tidak terjadi lagi,” katanya.
Serasehan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pengurus DPC PDIP Kota Jogja. Sebelum serasehan, para pengurus melakukan kunjungan ke panti asuhan di Kota Jogja untuk memberikan bantuan bahan pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
