Sport

Bupati Bantul Minta Masyarakat Ikuti Proses Pilkada dengan Hati & Akal yang Jernih

×

Bupati Bantul Minta Masyarakat Ikuti Proses Pilkada dengan Hati & Akal yang Jernih

Sebarkan artikel ini



Cerp-lechapus.net, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta semua pihak, utamanya masyarakat di Bumi Projotamansari untuk mengikuti pelaksanaan Pilkada 2024 dengan mengedepankan akal yang jernih. Hal itu dilakukan agar proses Pilkada yang ada di Kabupaten Bantul tetap berjalan kondusif.

“Kabupaten Bantul ini harus kita sayangi. Kita harus mencintai dan menyayangi Kabupaten Bantul yang selama berkali kali menggelar Pilkada ini sangat kondusif, biarlah masyarakat Bantul itu mengikuti proses pemilihan ini dengan hati dan akal yang jernih,” kata Bupati Halim kepada awak media di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (28/7/2024) siang.

Selain itu, Halim menilai proses demokrasi yang selama ini berjalan di Kabupaten Bantul mahal harganya, sehingga harus terus dilestarikan bersama. Karena Pemkab Bantul ingin membentuk pemerintahan daerah yang berangkatnya dengan proses pemilihan yang bagus.

“Proses yang tidak tersandera. Proses yang akhirnya nanti disandera pihak lain, sehingga keberpihakan pemimpn kepada rakyat ini akan terganggu. Artinya Pilkada di Bantul sudah bagus selama ini, pemilih Bantul sudah rasional dan memilih berdasarkan nurani betul, berdasarkan pertimbangan yang rasional ini harus diinkubasi, dilindungi, menghadapi Pilkada 2024,” terangnya.

Halim mengungkapkan, jika seorang pemimpin daerah itu diberikan mandat pemerintah atau negara untuk mengurus 34 urusan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah (Pemda).

Keempat puluh empat urusan tersebut, tidak hanya mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. “Yang di dalamnya ada berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Urusan itu kalau dijumlah ada sebanyak 34 urusan,” katanya.

Alhasil, kata Halim, pemimpin daerah harus fokus untuk mengurus 34 masalah otonomi daerah. Halim menyatakan jika pemimpin daerah tidak boleh disandera oleh hal hal karena proses politik dan juga cara yang membahayakan demokrasi, juga perjalanan pemerintahan ke depan. “Tapi ini kan semua tergantung rakyat. Rakyat Bantul ini akan menggunakan cara yang bagaimana?,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *