Cerp-lechapus.net, JAKARTA—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sistem peringatan dini bencana (early warning sistem) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rencana pembangunan sistem peringatan dini bencana di ibu kota baru Indonesia itu akan dilakukan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Kereta Otonom Tanpa Rel Akan Dioperasikan saat Upacara HUT RI di IKN
“Kami sedang lakukan kajian sistem peringatan dini bencana untuk kawasan Kota Nusantara,” ungkap Kepala BNPB Suharyanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dikutip Minggu (4/8/2024).
“Sistem peringatan dini bencana penting karena penanganan bencana keseluruhan yang paling utama adalah pencegahan,” tambah dia.
Di wilayah Kalimantan Timur yang perlu diwaspadai adalah kebakaran hutan, lanjut dia, kendati angka kasus kebakaran hutan masih berada di bawah Kalimantan Selatan dan provinsi lainnya.
Saat ini yang rawan terjadi adalah bencana hidrologi basah seperti banjir dan tanah longsor karena curah hujan di Kalimantan Timur cukup tinggi. Ia menimpali lagi, BNPB mengerahkan sejumlah peralatan untuk menanggulangi bencana tersebut.
Kendati di Kalimantan Timur relatif tidak ada gunung berapi, tetapi bencana seperti gempa bumi tetap perlu diwaspadai terjadi di daerah yang dikenal dengan sebutan Benua Etam itu.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek IKN
BNPB juga bakal membangun kantor di ibu kota baru Indonesia, jelas Suharyanto, sehingga penanganan bencana di seluruh Indonesia dilakukan dari Kota Nusantara sebagai pusat kegiatan.
Sistem peringatan dini bencana di ibu kota baru Indonesia, kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Myrna Asnawti Safitri, masih tahap awal.
“Masih ada keterbatasan sumber daya, dan juga harus susun skala prioritas untuk sistem peringatan dini bencana,” ujarnya.
Saat ini, OIKN masih menggunakan sarana prasarana dan sumber daya untuk sistem peringatan dini bencana dari kementerian dan lembaga yang ada.
Pengkajian dilakukan untuk melengkapi yang belum ada atau kekurangan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana di kawasan Kota Nusantara, demikian Myrna Asnawti Safitri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
