Cerp-lechapus.net, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Ni Made Dwipanti Indrayanti sebagai Kepala Bappeda DIY, Rabu (10/7/2024). Ni Made yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dishub DIY itu kini mengisi jabatan Kepala Bappeda yang telah kosong selama setahun lebih.
Sultan mengatakan, seiring meningkatnya kompleksitas tantangan masa kini, ekspektasi terhadap Bappeda juga semakin tinggi, karena kinerjanya kerap menjadi indikator sukses atau tidaknya proses pembangunan.
BACA JUGA: Sultan Berharap ITF Bawuran Pleret Bantul Kelola Sampah Menjadi Bahan Baku Industri di DIY
“Bappeda memikul tanggung jawab besar dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Lebih dari itu, Bappeda juga bertugas mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi setiap langkah pelaksanaan perencanaan tersebut,” kata Sultan.
Tidak cukup sampai di situ, Bappeda juga mengemban tugas vital dalam penelitian dan pengembangan, memastikan bahwa setiap strategi yang diterapkan didasarkan pada kajian yang mendalam dan inovatif.
Sultan meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk mencermati beberapa hal penting yakni harmonisasi perencanaan, terutama dalam basis keistimewaan dan non keistimewaan, penguatan kapasitas pemberdayaan penelitian perencanaan, mengingat potensi transformasi Bappeda menjadi Bapperinda (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah).
“Serta penguatan fungsi evaluasi pembangunan terutama untuk memberikan input perencanaan, serta meningkatkan koordinasi dan penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian juga mempertahankan dan meningkatkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” katanya.
BACA JUGA: Momen Sultan Jogja Baca Puisi di Peringatan 40 Hari Wafatnya Joko Pinurbo
Sementara Ni Made menyatakan, langkah pertama yang akan dilaksanakannya dalam waktu dekat adalah menguatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). “Karena kebetulan RPJPD kita ini agak spesial top down dari RJPN, jadi rencana-rencan pembangunan jangka panjang nasional banyak indikator yang diserap,” katanya.
Dia menyebut, nantinya RPJPD itu akan coba diturunkan menjadi program yang lebih terinci. Pihaknya tidak ingin dokumen tersebut hanya jadi tumpukan kertas semata tanpa berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Karena apapun itu pastinya tidak sekadar tulisan dalam perencanaan itu kan harus diimplementasikan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
