JOGJA — Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia, tahun 2023 angka stunting mengalami penurunan sebesar 0,1%, jauh lebih kecil dari laju penurunan tahun sebelumnya. Tahun 2022 angka stunting turun 2,8% (dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6%).
Hal ini dapat dijelaskan karena tahun 2022 balita yang diukur tumbuh dan berkembang pada tahun 2020 dan 2021 saat pandemi baru mulai dan belum terasa dampaknya. Sedangkan di tahun 2023 yang diukur adalah balita yang tumbuh dan berkembang tahun 2021 dan 2022 saat pandemi mencapai puncaknya yang mengakibatkan semua aspek kehidupan mengalami kemunduran.
BACA JUGA: 3 Jurus Jitu Kepala BKKBN untuk Tekan Angka Stunting
Maka bila hasil pengukuran pada 2023 menunjukkan angka stunting dapat turun 0,1% itu sudah merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
Hal tersebut merupakan pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko, sebagaimana dikutip oleh Tenaga Ahli Utama pada Kedeputian II Kantor Staf Presiden Brian Suprihastuti saat melaksanakan monitoring Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Dusun Pacar 1 Kalurahan Girisuko Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, Rabu (20/06/2024).
Selanjutnya Brian Suprihastuti juga menyampaikan pengamatannya atas pelaksanaan dan capaian program Bangga Kencana di DIY.
“Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk provinsi yang berhasil (dalam capaian program) selain DKI dan Bali namun sulit direplikasi oleh provinsi-provinsi lain,” Brian menyampaikan. Hal itu menurutnya karena ada kondisi-kondisi yang khusus yang tidak terdapat di daerah lain, atau daerah lain tidak siap untuk melakukan inovasi-inovasi seperti DIY.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mencanangkan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting pada 3 Juni 2024 lalu di Bekasi. Dengan pencanangan tersebut selama bulan Juni 2024 dilaksanakan pengukuran, penimbangan balita dan pemberian intervensi kepada ibu hamil serta calon pengantin di Posyandu di seluruh Indonesia.
Khusus mengenai pengukuran dan penimbangan balita, hasilnya dilaporkan secara realtime dan online melalui Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGMB). Bila dilaksanakan pada seluruh balita secara benar dengan peralatan yang terstandar oleh kader Posyandu yang kompetan maka data pada EPPGBM dapat menunjukkan angka stunting yang lebih riil dibandingkan angka stunting hasil survei. Sayangnya, cakupan pengukuran dan penimbangan balita di Posyandu saat ini belum mencapai minimal 95% sehingga bulan Juni 2024 ini dicanangkanlah penimbangan dan pengukuran balita di seluruh Posyandu secara serentak.
Sejumlah 20 anak di Dusun Pacar 1 dan 21 anak di Dusun Pacar 2 diukur tinggi badan dan lingkar kepala serta ditimbang berat badannya menggunakan instrumen Kartu Menuju Sehat (KMS) dari Kementerian Kesehatan. Dengan KMS dapat diketahui pertumbuhan anak apakah telah optimal atau di bawah kategori yang seharusnya. Sedangkan untuk perkembangan kemampuan anak baik kemampuan motorik, komunikasi, kecerdasan, serta kemampuan sosialisasi dapat dipantau dengan mengisi lembar pemantauan pada Kartu Kembang Anak (KKA) yang diinisiasi BKKBN.
Dari hasil pemaduan pemantauan tumbuh kembang anak menggunakan KMS dan KKA sebagaimana disampaikan oleh Ikhtiarsi, Kader Posyandu Dusun Pacar 2, dari 21 balita yang ada di dusunnya terpantau 4 anak berisiko stunting dan sudah dilaporkan ke Puskesmas dan Penyuluh KB setempat untuk dilakukan intervensi spesifik agar risiko stunting dapat diantisipasi.
Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan penimbangan menurut Ikhtiarsi sudah memadai. Posyandu yang dikelolanya bersama para kader lainnya mendapatkan bantuan alat antropometri yang lengkap dari pemerintah berupa timbangan bayi digital, timbangan anak digital, alat pengukur tinggi badan yang berbeda untuk bayi dan untuk anak, serta pita pengukur lingkar kepala.
Lintas Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat telah ditugaskan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi intervensi serentak di daerah. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) juga telah melaksanakan monitoring di Posyandu di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Selanjutnya tim Kantor Staf Presiden pada esok harinya akan melakukan pemantauan yang sama di Wates, Kabupaten Kulon Progo.
Brian Suprihastuti melaksanakan pemantaun di Gunungkidul bersama dua orang staf Kantor Staf Presiden dan didampingi Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN DIY, Witriastuti Susani Anggraeni. Tim Pemantau diterima oleh Kepala Kepala DPMKPPKB Gunungkidul Sujarwo dan Lurah Girisuko Jamin Paryanto serta para kader pengelola Posyandu di kedua dusun sasaran pemantauan. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
