Cerp-lechapus.net, JOGJA—Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo memprediksi pada Juni 2024 DIY akan mengalami inflasi, namun tidak terlalu dalam. Setelah sebelumnya pada Mei 2024 DIY mengalami deflasi 0,08% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Dia menjelaskan penyebab inflasi bulan ini di antaranya momen Iduladha dan libur sekolah. Terjadi peningkatan konsumsi meski tidak setinggi saat puasa dan Lebaran. “Impact-nya tidak sekuat momen Idulfitri,” ucapnya, Sabtu (15/6/2024).
Menurutnya di momen liburan sekolah akan terjadi peningkatan harga akibat lonjakan permintaan. Misalnya tarif angkutan seperti kereta dan pesawat, hingga hotel. Sebab DIY adalah kota tujuan wisata. “Jogja kan tujuan wisata, hotel, transportasi naik harganya. Inflasi gak terlalu dalam,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BI DIY Ibrahim mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi, koordinasi, dan inovasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY. Tidak hanya fokus pada stabilitas harga, namun juga memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Salah satunya melalui sosialisasi belanja bijak, optimalisasi Segoro Amarto sebagai kios referensi harga, serta edukasi inflasi kepada masyarakat bertajuk Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi (Mrantasi). “Sebagai bentuk penguatan komunikasi efektif,” tuturnya.
BACA JUGA: KLKH Memperkirakan 608 Ton Sampah Plastik Muncul dari Pembagian Daging Kurban
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kuncoro Cahya Aji menyampaikan upaya menjaga inflasi dilakukan melalui penguatan pengamanan produksi dan efisiensi rantai pasok dari sisi hulu dan hilir.
Di sisi hulu, pengamanan produksi diupayakan melalui peningkatan pemahaman petani terkait kondisi iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI), pengembangan bibit unggul yang lebih tahan terhadap penyakit dan iklim, optimalisasi lahan tidur atau tanah kas desa untuk pertanian berdasarkan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024. “Serta penggunaan teknologi dalam mendorong produksi pertanian,” jelasnya.
Sementara di sisi hilir dilakukan dengan optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra provinsi maupun antar provinsi, serta meninjau efektivitas implementasi Operasi Pasar (OP) dan Gelar Pangan Murah (GPM). Menjamin ketersediaan pasokan komoditas bahan pangan yang memadai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
